iMusic – Jakarta, 06 November 2020 – Pembajakan masih menjadi
musuh besar bagi industri ekonomi kreatif, termasuk industri
perfilman nasional.
Melansir data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas
Indonesia (UI) yang digelar di Jakarta, Medan, Bogor,
dan Deli Serdang pada 2017, potensi kerugian yang diakibatkan
oleh pembajakan film diprediksi mencapai lebih dari Rp 1,4
triliun. Pengunduhan konten secara illegal ditengarai menjadi salah satu
penyebab kerugian tersebut.
Mira Lesmana, Filmmaker, Dewan Pembina APROFI, menyatakan,
“Pembajakan harus kita hadapi dengan serius. Ini adalah persoalan dan kerugian
bersama. Industri film dirugikan oleh pembajakan karena terancam
penghasilannya, artinya semua pekerjaan terkait pembuatan film juga terancam,
mulai dari produser, aktor sampai ke catering hingga ke supir transportasi
produksi.
Ini berlaku untuk berbagai industri yang menghadapi
pembajakan. Kita harus menindak tegas para pembajak dan bersama bergerak mengubah
mindset masyarakat dengan terus memberi pemahaman tentang pentingnya
menghormati hak kekayaan intelektual.”
Selaras dengan pernyataan Mira, Edwin Nazir,
Ketua Umum APROFI menyatakan, “Pembajakan itu sama dengan mencuri, yang dicuri
adalah hak kekayaan intelektual. Karena itu, pembajakan harus ditindak tegas.
Akibat pembajakan, kerugian industri film nasional mencapai Rp 5 triliun setiap
tahunnya.”
Chand Parwez Servia, Ketua Badan Perfilman Indonesia turut angkat bicara
terkait pembajakan, “Pembajakan adalah tindakan pelanggaran hukum yang harus
segera dihentikan, melalui tindakan hukum kepada pelaku dan sosialisasi kepada
pengguna. Sudah saatnya seluruh insan perfilman bersuara agar semua pihak
menyadari strategisnya perfilman nasional, dan supremasi hukum harus ditegakan
untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari karya kreatif anak bangsa
yang selama ini jadi cagar budaya Indonesia.”
Oleh karenanya, para pelaku Industri Film Nasional mendukung
dan mengapresiasi penuh seluruh upaya melawan pembajakan. Salah satunya langkah
tegas yang diambil oleh Angga Dwimas Sasongko, CEO dan Founder Visinema
sekaligus anggota APFI (Asosiasi Perusahaan Film Indonesia) dalam
memerangi pembajakan.
Para pelaku industri film nasional berharap langkah ini dapat
menjadi babak baru perlawanan para seniman dan kreator terhadap pembajakan.
Langkah penting ini juga diharapkan dapat menempatkan landasan dalam membangun
budaya menonton secara legal. Dengan membangun budaya menonton konten secara
legal, masyarakat tak hanya memberikan apresiasi bagi karya pekerja seni namun
juga turut mendorong pertumbuhan film garapan anak negeri.
Lebih lanjut, HB Naveen dari Falcon Pictures
sekaligus anggota APFI mengajak banyak pihak untuk bahu- membahu memberantas
pembajakan, “Tindakan pembajakan seringkali disengaja, namun terkadang tidak
disengaja karena ketidaktahuan dan popularitas di media sosial.
Oleh karena itu, seluruh stakeholder mulai dari Aktor,
Sutradara, Rumah Produksi (Nasional maupun Internasional),
Bioskop, OTT, Jaringan Televisi, Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang
serta Lembaga lainnya seperti Kepolisian dan Kantor Pajak harus bersatu dalam
memerangi kejahatan ini.
Bersama kita dapat membangun Satuan Tugas pemberantasan
pembajakan dengan kesamaan misi, dedikasi para pejabat terpilih, protokol dan misi
yang baik kita dapat terus berjuang. Menyatukan tekad dan langkah nyata bersama
tentu akan lebih kuat dibanding melangkah secara terpisah.”
Djonny Syafruddin, selaku Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh
Indonesia menambahkan, “Pembajakan sudah menjadi masalah lama bagi
industri perfilman nasional, untuk itu kita harus terus konsisten melakukan
upaya untuk memberantas pembajakan dan tidak setengah – setengah.” (FE)
